REGULASI PENDIDIKAN DINIYAH NON FORMAL

  • Ahmad Saifudin STAI Darussalam Nganjuk
  • Afi Nuruz Zahrok Prodi MPI STAI Darussalam Nganjuk
Keywords: Regulasi, pendidikan, Diniyah

Abstract

Pesantren adalah  bagian dari pendidikan nasional yang keberadaannya telah ada jauh sebelum terciptanya kemerdekaan di indonesia,  dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas, nilai-niali indigenousatau keaslian, maka madrasah diniyah adalah salah satu  Sistem Pendidikan informal nonformal yang lahir dari dalam pesantren tersebut,  diselenggarakan bagi warga masyarakat memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada pengasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. sistem yang berlaku dalam pengajaran nasional, yang telah diatur dalam  undang-undang. pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undangnya, padaNomor: 20 tahun 2003, tentang Sisitem Pendidikan Nasional, yang pada BabVI bahwa Jenjang, serta Jenis Pendidikan pada Pasal:13 dijelaskan pada ayat 1. menyatakan bahwa : Jalur pendidikan terdiri atas beberapa tingkat yaitu  pendidikan formal,juga  nonformal, serta  informal yang dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan memperkaya, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam,  Bab III Pasal 45 ayat:1. Yang pada intinya  berbunyi bahwa Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam  sitem membelajaran dan atau bentuk madrasah diniyah takmiliyah. Sedangkan  prosedur pendirian pendidikan diniyah non formal (pengajian kitab, majelis ta’lim, TKQ, TPQ, TPA, Diniyah takmiliyah, dan lainnya yang sejenis) didasarkan pada PMA No 13 tahun 2014. Lembaga pendidikan nonformal ini telah berkembang di seluruh bumi nusantara sejak agama Islam masuk dan berkembang di bumi Indonesia, yang kemunculanya  secara alamiah melalui proses interaksi dan akulturasiyang berjalan secara halus, perlahan guna menjalin hubungan harmonis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar

References

Moch. Djahid, Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, M U A D D I B Vol.06 No.01 Januari-Juni 2016 ISSN 2088-3390, hal. 21
Darlis, Ahmad. “Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendiikan Informal, Nonformal Dan Formal”, Jurnal Tarbiyah, Vol.XXIV, No. 1, 2017, 91-93.
Idrus, Muhammad. “Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Jurnal El-Tarbawi Vol.7, No.1, (Juli 2020)
Kurniawan,Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” Jurnal Akademika, Vol,06, No.01, (Februari 2019)
Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014.
Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Jakarta: Cemerlang. 2003.
Ara Hidayat, Kebijakan Pesantren Mu’adalah dan Implementasi Kurikulum diMadrasah Aliyah Salafiyah PondokTremas Pacitan, Jurnal Pendidikan Islam :: Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435 Hal. 184
Published
2021-12-08
Section
Articles